RUU Lambang Palang Merah Mulai Dibahas Di DPR RI

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, Kepala Basarnas, dan Kepala BNPB diundang oleh Badan Legislatif DPR RI untuk membahas RUU Lambang Palang Merah di Gedung Nusantara I, Ruang Rapat Badan Legislatif, DPR RI, Jakarta, Selasa (22/5/2012). 

“Termin ini adalah Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU. Salah satu tahap yang harus dilewati sebelum UU kemudian disahkan. Pihak dari DPR akan mendengarkan masukan dari Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, Kepala BNPB dan Kepala Basarnas,” tegas Kepala Subdiv. Diseminasi, Divisi Kelembagaan Markas Pusat PMI, Fitriana Sidikah langsung dari Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Rapat ini dihadiri oleh Badan Legislatif DPR RI, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, segenap Pengurus Pusat PMI beserta karyawan, Kepala BNPB Syamsul Maarif, serta perwakilan dari Kabasarnas.

Lebih detail dalam rapat ini, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menjelaskan, “Palang Merah adalah organisasi kemanusiaan besar di dunia. Perlunya UU lambang Palang Merah adalah sebagai lambang pelindung yang netral dan tidak diskriminatif dalam menjalankan misi kemanusiaan. UU Lambang Palang Merah adalah sebagai penegasan atau ratifikasi dari Konvensi Jenewa. Perlu ada kejelasan penggunaan lambang Palang Merah di negara ini.”

Ia menegaskan, perlunya UU Lambang Palang Merah ini adalah juga untuk mengikuti penggunaan lambang oleh TNI, dan PMI akan mengikuti apapun keputusan dari pihak TNI dan negara.

Pendapat ini didukung oleh pihak perwakilan dari Basarnas dan BNPB yang hadir. Kepala BNPB Syamsul Maarif menyatakan langsung, “BNPB mendukung agar RUU Lambang Palang Merah yang juga mengatur tentang PMI, untuk segera disahkan DPR RI.”

Perwakilan dari Basarnas juga menyatakan bahwa perlunya UU Lambang Palang Merah segera disahkan adalah agar memudahkan sistem koordinasi antara PMI dan Basarnas dalam setiap misi penyelamatan dan kegiatan kemanusiaan lainnya.

Melalui tahap RDPU tersebut, maka dapat disebutkan bahwa RUU Lambang Palang Merah menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas 2012 dan merupakan RUU usulan dari DPR RI.*

(Penulis berita dan editor: Ayu Andini, Biro Humas Markas Pusat PMI. Foto: Aulia Arriani, Biro Humas Markas Pusat PMI)

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Fitriana Sidikah, Kepala Subdiv. Diseminasi, Divisi Kelembagaan Markas Pusat PMI, Hp. 081584534567.